by

Dugaan Korupsi Dana BOS Rp 2 Miliar Terungkap, DPRD Ingatkan Walikota

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Anggota DPRD Kota Pematangsiantar menggelar rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Salah satu yang menjadi sorotan penting dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD PematangsiantarTimbul didampingin Wakil Ketua DPRD, Ronald Tampubolon, yang juga turut dihadiri Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah adalah penggunaan dana BOS.

Dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Astronod Nainggolan menyoroti adanya dugaan korupsi penggunaan dana BOS anggaran tahun 2019. Dimana fraksi ini melihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) ada kelebihan pembayaran sebesar Rp 860 juta, yang tidak dapat dikoreksi da nada sejumlah Rp 1, 5 miliar yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Astronod Nainggolan menambahkan, berdasarkan LHP BPH, ternyata Kepala Sekolah (Kepsek) dari SMPN 1 sampai 13 terindikasi menyalahgunakan dana BOS. “Rinciannya, dana BOS belanja lebih di Kepsek SMPN 3 sebesar Rp 198.874. 990. Kepsek SMP 4 sebesar Rp 183.699.400. Kepsek SMPN 5 sebesar Rp 207.059.000. Kepsek SMPN 7 sebesar Rp 164.642.000. Kepsek SMPN 8 sebesar Rp 13.073.000 dan Kepsek SMP 12 sebesar Rp 92.921.000. Totalnya menjadi Rp 860 juta,” terangnya, Senin (20/7).

Kemudian, belanja dari dana BOS yang tidak diyakini kebenaran penggunaannya atau fikti berada di SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 6 sampai SMPN 11 serta SMPN 12 sebesar Rp 1.518.038.5000. “Modus operasinya, pertanggungjawaban dana BOS tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, belanja dana BOS tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Jika ditotalkan semua dana BOS yang bermasalah ini adalah sebesar RP 2.378.308.050,” ucap Astronod Nainggolan.

Untuk dugaan ini, kata Astronod Nainggolan, yang paling bermasalah disini adalah Kepsek SMPN 7 dan SMPN 8, dimana mereka terlibat dalam penyimpangan dengan dua modus operandi. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dana tersebut paling lambat 60 hari setelah turunnya LHP BKP tersebut. “Kami meminta Walikota Pematangsiantar dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan evaluasi besar-besaran atas kepsek-kepsek dari ke 13 SPMN tersebut,” jelasnya.

Ditemukan juga pembayaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan kepada penyedia jasa sebesar Rp 4,1 miliar ats kekurangan volume pekerjaan yang belum dipulihkan dan angka tersebut tidak dapat dikoreksi. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan soal sangat perlunya pembenahan yang sungguh-sungguh dalam pengendalian internal keuangan Pemko Pematangsiantar dan kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.

Diakhir pemandangan umum, fraksi PDI Perjuangan meminta kepala daerah untuk memberikan penjelasan. (Man)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *