by

Pemko Siantar Evaluasi Data Penyaluran JPS

Pematansiantar, Kabarnas.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menggelar rapat evaluasi penyaluran Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) akibat dampak Covid-19 sehingga tahap-tahap selanjutnya tidak ada yang salah sasaran. Rapat itu dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Titonica Zendrato, Kamis (16/7).

Dalam kesempatan itu, camat dan lurah di Kota Pematangsiantar diminta selektif melihat warga yang terdampak Covid-19. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) juga diingatkan agar mengkaji penggunaan nomor kartu keluarga (KK) sebagai acuan pendataan.

“Sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, kita harus senantiasa melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita kerjakan. Karena melalui evaluasilah kita mengetahui sejauh mana keberhasilan apa yang telah kita laksanakan, dan melalui evaluasi kita mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala. Sehingga kita mengetahui solusi atas masalah yang terjadi,” terangnya.

Terkait penyaluran JPS Pemprovsu dan JPS Pemko Pematangsiantar tahap III, lanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, dalam pendataan, lurah harus ikut melihat kondisi penerima bantuan. Jangan hanya menerima laporan dari RT/RW atau siapapun. Sehingga sasaran penerima bantuan memang dapat dipertanggungjawabkan. “Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kewilayahan harus memastikan pelaksanaan pendataan telah sesuai pedoman yang telah ditetapkan,” sebutnya.

Kemudian, untuk menghindari tumpang- tindih atau penerima yang ganda, maka Dinas Sosial dan P3A harus mengkaji penggunaan nomor KK sebagai acuan pendataan dan senantiasa bersinergi dengan camat, dan lurah. “Dalam hal penyaluran bantuan ke depan, camat dan lurah harus berkreasi untuk memastikan penyaluran bantuan sudah sesuai penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Dinas Sosial dan P3A, pun diminta tidak lupa memedomani Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non DTKS dalam pemberian bantuan sosial kemasyarakatan. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *