by

Tak Mau Menolak RUU Omnibus Law Mahasiswa Cipayung Sebut Dewan ‘Penghianat’

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus (GMKI, PMKRI, HMI, PMII, GMNI, dan IMM) Kota Pematangsiantar menggelar aksi di kantor DPRD Pematangsiantar, Kamis (16/7) di kantor DPRD Pematangsiantar. Mereka melakukan protes atas rencana kerja DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) menjadi Undang-undang. RUU itu dinilai memunculkan kontroversi.

Koordinator dalam aksi ini mewakili masing-masing organisasi mahasiswa, yakni May Luther Dewanto Sinaga,  Samuel Tampubolon, Fauzan Hasibuan, Umam Sirait, Liarman Sipayung dan Fajar Pratama. Mereka menilai ada beberapa pasal di RUU tersebut justru tidak menguntungkan masyarakat, mulai dari pengupahan yang tidak lagi berdasarkan UMR melainkan UMP yang cenderung lebih kecil, penghapusan kewajiban pengusaha membayar upah pekerja yang sedang cuti halangan, penghapusan profesi atau sistem outsorsing, cuti melahirkan dan lainnya.

Selain itu, pengusaha berwenang semena-mena memutuskan perjanjian kerja untuk alasan tertentu, dimana alasan atau keadaan tertentu ditafsirkan sebagai tindakan sewenang-wenang. RUU ini juga memberi opsi kewajiban 6 hari kerja bagi pekerja yang sebelumnya 5 hari.

Sisi lain, RUU ini juga membuka iklim investasi selebar-lebarnya yang mengancam  peluang investor lokal, masuknya tenaga kerja asing berskill rendah yang menggeser peluang kerja lokal. Kelanjutan lingkungan hidup yang terjaga turut terancam atas lahirnya RUU jadi UU karena akan menghapus kewajiban Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau izin lingkungan bagi investor.

Parahnya lagi, RUU mengaminkan perampasan tanah untuk kepentingan investasi dengan membentuk Hak Pengelola (HPL). “Uraian di atas merupakan cerminan dari kompleksitas kekontroversialan RUU Omnibus Law ini. Maka kami dari Aliansi Cipayung Pematangsiantar menolak pengesahan Omnibus Law,” kata May Luther Sinaga dalam orasinya.

Dalam aksinya, Cipayung meminta DPRD Pematangsiantar mengambil sikap perihal RUU Omnibus Law itu, dan meminta pengkajian atau pembahasan RUU tersebut dengan terbuka serta melibatkan berbagai kalangan. Massa juga meminta agar DPR RI lebih fokus mencari solusi bagaimana menanggulangi pandemik Covid-19.

Sayangnya, saat aksi berjalan, puluhan mahasiswa kecewa karena anggota DPRD Kota Pematangsiantar tidak satu pun hadir menyambut mereka. Atas sikap DPRD itu, mahasiswa menilai seluruh anggota DPRD Pematangsiantar “penghianat” rakyat. Mahasiswa sempat berhasil masuk ke depan pintu ruang kerja ketua DPRD dengan menerobos barisan polisi yang melakukan pengamanan. Apa yang diperlihatkan DPRD di saat mahasiswa datang bagian dari ketidakpedulian DPRD terhadap nasib masyarakat khususnya kaum buruh.

Setelah lama menunggu, mahasiswa akhirnya diterima anggota DPRD Pematangsiantar. Salah seorang dewan, Netty Sianturi mengatakan bahwa mereka baru saja mengadakan rapat sehingga terlambat menyambut kedatangan mahasiswa. Sempat berargumentasi, dewan dan mahasiswa akhirnya sepakat agar aspirasi mahasiswa disampaikan di teras gedung Gabungan Komisi karena gedung yang biasa dipakai sedang dalam perbaikan.

Dalam dialog itu, mahasiswa menyampaikan poin-poin dari penolakan mereka atas RUU Omnibus Law dan pada kesempatan itu mereka meminta DPRD Pematangsiantar pro rakyat, bukan pro pemerintah. DPRD Pematangsiantar juga diminta sepaham dengan mahasiswa atau rakyat dan karena RUU Omnibus Law dikerjakan secara tergesah-gesah, DPRD Pematangsiantar diminta menyampaikan pandangannya.

Soal aspirasi mahasiswa, Netty Sianturi berjanji pro rakyat. “Pastikan dari DPRD pro rakyat karena kami dipilih rakyat,” katanya dengan menambahkan bahwa sebelumnya dewan tidak mengetahui waktu kedatangan mahasiswa.

“Kami pasti membela rakyat, tapi mekanisme ada dan hasil yang kami dapatkan (dari tuntutan mahasiswa) akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD. Kami sependapat dengan harapan masyarakat dan boleh diikuti bagaimana prosesnya,” ucap Suwandi Sinaga menambahkan pernyataan Netty Sianturi.

Usai mendengarkan pernyataan dua anggota DPRD itu, mahasiswa sempat kecewa, ditambah lagi saat mahasiswa meminta dewan menandatangani sikap menolak RUU Omnibus Law tersebut. Soal itu, Suwandi Sinaga menegaskan bahwa mereka tidak bisa sembarangan melakukan tindakan karena ada tata tertib DPRD.

Mahasiswa semakin kecewa karena mereka mengetahui dari dialog panjang itu, DPRD Pematangsiantar sama sekali belum membahas RUU Omnibus Law. Menurut mahasiswa, DPRD sudah seharusnya membahas untuk kemudian mengambil sikap. Sebelum membubarkan diri, hanya satu orang anggota DPRD menandatangani sikap menolak RUU Omnibus Law, yaitu  Metro Hutagaol dari partai Demokrat. Dan Mahasiswa pun menyebut DPRD “goblok”. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *