by

Eks Pasien Covid-19 Gugat Walikota, 30 Hari Diberi Waktu Mediasi

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar yang dipimpin Danardono kembali menyidangkan perkara Covid-19 yang diajukan 2 orang eks pasien Covid-19 bersama 9 orang warga yang tinggal di Jalan Singosari, Gang Demak Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Rabu (15/7).

Sidang kedua ini tahap mediasi sehingga majelis hakim memberikan memberikan tenggat waktu 30 hari kepada penggugat dan tergugat dalam hal ini Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk itu, Ketua Majelis Hakim, Danar Donor meminta kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum Walikota yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) berdiskusi, dan menjadi mediatornya adalah hakim karir yakni Rahmat Hasibuan.

Sementara di luar persidangan, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemko Pematangsiantar, Hery Oktarizal selaku kuasa hukum GTPP Covid-19 Pematangsiantar berharap agar mediasi dengan eks pasien Covid-19 berjalan lancar.  Apalagi eks pasien Covid-19 adalah penduduk.  “Mereka kan warga Siantar. Ya, jangan sampai ke mana-mana lah. Makanya kita lihat dulu mediasinya seperti apa,” katanya singkat.

Terpisah, Rahmat Hasibuan selaku mediator mengaku belum bisa berbicara banyak lantaran belum melihat materi gugatan warga. “Sebagai mediator yang ditunjuk, kita akan melakukan mediasi dulu antara kedua belah pihak. Belum, masih menunggu resume dari penggugat dulu Hari Rabu depan,” ujar Rahmat.

Perlu diketahui, 11 warga Gang Demak, yang mana sebelumnya dinyatakan reaktif Covid-19 (dua diantaranya PDP Covid-19) mengaku dirugikan akibat penanganan GTPP Pematangsiantar.

Warga merasa tak mengalami gejala apa-apa namun dinyatakan reaktif Covid-19. Alhasil, dari status ini, mereka yang sempat dikarantina kehilangan pendapatan. Bahkan warga mengaku dikucilkan oleh tetangga dan kerabat masing-masing.

Dalam gugatan ini, mereka menggugat kerugian immaterial GTPP Pematangsiantar sebesar Rp 11 miliar dan materil sebesar Rp 118.300.000. Walikota juga diminta untuk memulihkan nama baik mereka di media massa. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *