by

Jika SIMB Efarina Tidak Dicabut, Komisi III DPRD Siantar Segera Tempuh Jalur Hukum

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar, Denny Siahaan kembali mengingatkan instansi terkait di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar yang menangani Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) untuk segera melaksanakan rekomendasi mereka. Jika diabaikan, kata Denny Siahaan, pihaknya sudah sepakat untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Denny Siahaan percaya, penegak hukum tahu siapa yang harus bertanggungjawab dengan SIMB yang sudah keluar, seperti SIMB untuk Universitas Efarina. “Tujuannya untuk yang mengeluarkan IMB, apakah Agus Salam (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu), atau apakah dari Bappeda atau DLH (Badan Lingkungan Hidup) sehingga ijin itu keluar. Biarlah penegak hukum nanti yang menentukan. Kalau berdasarkan kajian kita, yang bersalah itu adalah pak Agus Salam,” terangnya, Jumat (10/7).

Namun untuk kelanjutan rekomendasidari Komisi III DPRD itu, kata Denny Siahaan, saat ini mereka menunggu arahan dari pimpinan DPRD. “Kami menunggu arahan pimpinan sesuai dengan surat rekomendasi kami supaya kita bisa menyimpulkan dari kesimpulan kita itu. Langkah apa yang akan kita lakukan ketika rekomendasi DPRD nanti tidak diindahkan oleh Pemerintah Kota,” ucapnya.

Ia pun meminta masyarakat tetap percaya terhadap kinerja mereka,dan ia janji akan tetap konsisten mengawasi kinerja Pemko Pematangsiantar khususnya dalam hal rekomendasi dari Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar. “Terus terang aja, kita tidak terkecoh oleh nuansa-nuansa yang mengarah kemana-mana. Percayalah, ini sudah putusan Komisi III dan kita akan terus perjuangkan,” pesannya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap banyak kepada Pemko Pematangsiantar agar menjadikan masalah penerbitan SIMB yang menyalahi itu sebagai pembelajaran kedepannya sehingga tidak menimbulkan masalah yang berulang-ulang. Ditegaskannya juga, kelak perubahan RTRW terealisasi didorong tidak

“Ketika memang tanah tersebut zona hijau, jangan dipaksakan menjadi zona kuning. Kalau memang ada mata air, jangan dipaksakan di sana jadi zoan kuning, atau jangan karena sudah ada bangunan di zona hijau dipaksakan menjasi zona kuning,” terangnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Pematangsiantar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah instansid dari Pemko Pematangsiantar, antara lain Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar, dengan membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. – Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Nomor : 05/PRT/M/20016 tentang Izin Medirikan Bangunan Gedung – Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) 2013-2032.

Dalam RDP itu, SIMB yang dikeluarkan DPMPTSP telah melanggar Perda Kota Pematangsiantar Nomor 01 tahun 2013 tentang RTRW dalam menerbitan mendirikan bangunan. Persoalan ini muncul karena kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar dalam hal penerbitan SIMB.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi-III DPRD Kota Pematangsiantar menyampaikan mengeluarkan rekomendasi agar DPMPTSP untuk segera mencabut/membatalkan SIMB Nomor : 648/15/IMB/DPMPTSP/II/2020 dan SIMB Nomor : 648/33/IMB/DPMPTSP/II/2020 An. PT Hapoltakan Jaya Abadi / Hendri Mayanta Tarigan yang berlokasi di jalan. Pdt. J Wismar Saragih.

Kemudian, DPMPTSP diminta untuk memeriksa kembali SIMB Nomor : 648/73/IMB/BPPT/III/2015 atas nama Mahmud, CS yang berlokasi di Jalan dari Pematangsiantar ke Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Simarimbun terkait garis sempadan bangunan (GSB) dari jalan maupun garis sempadan sungai (GSS) dari pinggir sungai, sesuai di SIMB yang tertera di GSB adalah 20 meter dari as jalan dan GSS adalah 12 meter dari pinggir sungai. Hal ini tidak sesuai fakta yang ada di lokasi bangunan. 3

“Apabila Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Komisi-III DPRD Kota Pematangsiantar ini, maka kami menyarankan kepada pimpinan DPRD Pematangsiantar untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), karena telah sering terjadi/berulang-ulang penerbitan SIMB yang tidak memenuhi syarat/ketentuan,” demikian isi sebagian dari isi rekomendasi Komisi III DPRD Pematangsiantar. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *