by

Menteri Keluarkan Larangan AKAP dan AKDP Masuk Zona Merah di Siantar Malah Bebas

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Pembatasan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) maupun bus wisata, keluar-masuk Kota Pematansianar masih terlihat leluasa. Sementara berdasarkan Surat Ederan Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020, ada larangan operasi di daerah yang masuk zona merah Covid-19. Surat edaran itu sendiri sebagai pedoman dan petunjuk teknis terhadap penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi.

Mengenai itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pematangsiantar, Esron Sinaga mengaku bahwa penegak terhadap angkutan yang tidak mematuhi kebijakan Kementerian Perhubungan itu berada di tangan Dinas Perhubungan Provinsi. Sementara Dishub Kota Pematangsiantar hanya mengawasi penerapan protokol kesehatan saja. “Kewenangan kita hanya mengimbau,” kata Esron Sinaga, Selasa (7/7).

Esron menyampaikan, bila ada permintaan pihak Dishub Provinsi untuk melakukan penindakan, Dishub Pematangsiantar hanya sebatas mendampingi. Namun menurut Esron Sinaga, aktivitas angkutan umum tersebut tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. “Tinggal bagaimana perusahaaan perusahaan dan penumpang mematuhi protoko kesehatan untuk menurunkan penyebaran,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Esron Sinaga, pihaknya terus mengarahkan agar AKDP maupun angkutan umum lainnya tetap masuk ke Terminal Klas A Tanjung Pinggir. Di sana juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada penumpang maupun pengemudi dan melakukan penyemprotan disinfektan ke angkutan umum tersebut.

Terpisah, Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Tanjung Pinggir, Jumanter Pangaribuan mengakui adanya pertentangan antara penerapan surat edaran kementerian perhubungan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Ia menyampaikan, status zona merah yang ditetapkan untuk Kota Pematangsiantar tak pernah diterima oleh pihak Terminal Klas A Tanjungpinggir untuk menindaklanjuti surat edaran Kemenhub. “Kami kan dari kementerian sifatnya melayani. Kita sudah bertanya ke Dinas Perhubungan Siantar soal bagaimana status zona merah ini, mereka pun tidak tahu,” katanya.

Jumanter menjelaskan terminal bisa saja menutup layanan bila mengikuti surat edaran Kemenhub. Namun katanya harus menerima status zona merah dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.”Jangan asal sebut zona merah, zona merah saja. Kita kan butuh surat resminya untuk pegangan. Nah, ini yang gak kita terima,” terangnya. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *