by

Kinerja GTPP Covid-19 Pematangsiantar Buruk, Mahasiswa Unjuk Rasa

Pematangsiantar, Kabarnas.com – Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Pematangsiantar menyoroti buruknya kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pematangsiantar, termasuk soal adanya dugaan korupsi dari dana Bantuan Sosial (Bansos). Untuk persoalan korupsi,  GMKI meminta DPRD Pematangsiantar segera mungkin membentuk  Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan tersebut yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) maupun oknum di GTPP Covif-19. Desakan ini disampaikan GMKI dalam aksi unjuk rasa yang digelar di pintu masuk gedung DPRD, Senin (6/7).

Koordinator aksi, May Luther Dewanto Sinaga, yang sekaligus sebagai ketua GMKI Siantar-Simalungun menilai penyaluran bansos tidak transparan dan bansos dinilai dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat. Persoalan ini, kata May Luther, dapat dilihat dari pembagian bansos yang tidak tepat sasaran. Untuk itu massa meminta DPRD mendengarkan keluhan warga.

“DPRD diminta membentuk pansus dugaan korupsi  bansos,” kata May Luther dalam orasinya sembari menambahkan permintaan mereka agar DPRD Pematangsiantar merancang Peraturan Daerah (Perda) mengenai protokol kesehatan sebagai suatu payung hukum bagi petugas menertibkan warga yang tidak patuh.

Pada kesempatan itu, massa meminta GTPP Covid-19 Kota  Pematangsiantar untuk bekerja, tidak sebatas sermonial tetapi harus dengan tindakan nyata. Menurut GMKI, sejauh ini kinerja GTPP Covid-19 Pematangsiantar jauh dari harapan, malah kehabisan ide dan energi dan ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya pasien terpapar-Covid-19.

Bukti buruknya kerja GTPP Covid-19 Pematangsiantar  di mata GMKI adalah kegiatan masyarakat sekarang ini yang menimbulkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan, jarang ditertibkan . Atas permasalahan itu, GMKI meminta GTPP bekerja maksimal termasuk untuk menertibkan hiburan malam, wahana, cafe, rumah ibadah yang belum mendapat rekomendasi dari GTPP Pematangsiantar.

“Penanganan virus ini dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah melalui GTPP. Ternyata tidak maksimal. Bahkan diluar harapan. Berbagai kebijakan dan upaya GTPP tidak sesuai ekspektasi. Terbukti, angka positif Covid-19 terus meningkat hingga 50 lebih pasien,” kata May Luther dalam orasinya yang diaminkan pengunjuk rasa lainnya.

Sebelum mengakhir unjuk rasa, mahasiswa meminta GTPP Covid-19 Pematangsiantar gencar melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat, dan langkah ini bisa melibatkan unsur universitas, tokoh budaya, tokoh agama,  dan organisasi masyarakat. Mahasiswa juga meminta GTPP memberikan subsidi bagi pelajar asal Pematangsiantar di luar daerah, tenaga medis dan biaya rapid test untuk syarat perjalanan bagi pelajar asal Pematangsiantar.

Sebagaimana diketahui, saat unjuk rasa di kantor DPRD dan GTPP Covid-19, tidak satu pun penjabat yang menerima GMKI. Mereka kecewa dan meluapkannya dengan menaburkan bunga di depan pintu masuk. Tabur bunga ini sebagai bentuk matinya semangat DPRD dan GTPP Covid-19 untuk menangani sebaran virus. (Man)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *