by

Luhut Pandjaitan dan Yasonna Laoly, Orang Dekat Jokowi Layak Direshuffle

Jakarta, Kabarnas.com – Pernyataan keras Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu atas  kinerja sejumlah menteri kabinet yang dinilai kurang responsif khususnya dalam menangani pandemic Covid-19 melahirkan narasi baru di tengah masyarakat hingga mencuat harapan agar Jokowi melakukan reshuffle.

Berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO),  setidaknya ada 11 menteri yang dinilai masyarakat perlu direshuffle dan para menteri tersebut merupakan orang terdekat jokowi. Posisi teratas Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly konsisten berada di posisi teratas paling diharapkan reshuffle dengan penilaian 64.1 persen, disusul Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 52.4 persen, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah 47.5 persen.

Orang dinilai paling dekat Jokowi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maritim dan Investasi turut masuk bursa layak direshuffle dengan persentasen sebanyak 33,2 persen atau masuk di posisi keenam, disusul Menteri Agama Fahrul Razy 40.8, Menteri kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36.1 persen, Menteri Sosial Juliari Batubara 30.6 persen, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28.1, Menteri Pemuda dan Olah Raga Zainudin Amali 24.7 persen.

Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, menentukan sikap mereshuffle  menteri yang dianggap memiliki jasa saat Pilpres 2019 menjadi ujian dilematis bagi Presiden. “Dilema bagi Presiden melihat menteri yang bersusah payah memenangkan Pilpres 2019, justru berada di urutan teratas paling diharapkan reshuffle, jangan sampai ada asumsi justru karena kedekatan inilah membuat mereka merasa aman dari kritik dan koreksi Presiden,” kata Dedi Kurnia Syah, Sabtu (4/7).

Adapun hasil ini diperoleh lewat metode survei Wellbeing Purposive Sampling (WPS), dengan melihat komposisi jumlah populasi di tiap wilayah tersurvey. WPS memungkinkan pendapat publik tersimpan dengan model spiral majority, di mana setiap surveyor mendistribusikan questionnaire sesuai kuota sebaran, yakni kepada responden yang memiliki relevansi dengan yang di nilai.

Validitas data menggunakan triangulasi bertingkat, membandingkan antar data terinput, dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20 persen dari total 1350 responden tersebar di 30 Provinsi terpilih. Penentuan sampling error pada 3.54 persen dengan tingkat akurasi data dalam rentang maksimum 97 persen.

Sebagaimana diketahui, nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjadi “buah bibir” karena beberapa kebijakannya dinilai justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat, salah satunya adalah pemberian asimilasi terhadap narapida di tengah pandemi Covid-19. (Man)

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *