by

KPK telah menerima sebanyak 94 laporan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1440 H

Kabarnas.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 20 Mei hingga 10 Juni 2019, telah menerima sebanyak 94 laporan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat tujuh laporan penolakan gratifikasi tersebut, di antaranya 1 ton gula pasir yang kemudian dikembalikan oleh salah satu pemerintahan daerah di Lampung kepada pemberi, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (11/6).

Enam laporan penolakan lainnya adalah pemberian parsel pada pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Pajak, serta pemberian uang Rp.4 juta pada pegawai Kementerian Keuangan dengan sebutan THR,” ungkap Febri.

Menurutnya, sikap penolakan itu merupakan langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Sikap tegas menolak pemberian gratifikasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat pada pihak pemberi agar ke depan tidak melakukan hal yang sama, hal iniĀ  menjadi langkah pencegahan korupsi yang lebih efisien ke depan, tuturnya.

Sebagaimana diatur di Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan peraturan turunan lainnya, KPK yang telah menerima 87 laporan gratifikasi lainnya bernilai total Rp.66.124.983.

Sebagian besar laporan penerimaan gratifikasi tersebut berbentuk makanan dan minuman, sehingga dapat segera diserahkan pada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan dan lain-lain.

Selain itu ada gratifikasi berupa uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga hingga ‘voucher’ belanja di supermarket, ujar Febri.

Ia mengatakan seluruh laporan gratifikasi tersebut akan diproses KPK paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi tersebut, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi.

KPK banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ada di instansi masing-masing.

Hal tersebut sebagai sesuatu yang positif karena UPG memang sejak awal didesain sebagai bagian dari unit yang diharapkan dapat memperkuat lingkungan pengendalian di instansi-instansi baik kementerian ataupun pemerintah daerah.

Proses pelaporan gratifikasi tidak perlu dilakukan langsung ke kantor KPK di Jakarta, cukup disampaikan melalui UPG,” ujar Febri.

Beberapa pegawai instansi yang telah melaporkan gratifikasi tersebut berasal dari unsur kementerian/lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari unsur pemerintah daerah, yaitu Pemkab Blora, Pemkab Boyolali, Pemkab Klaten, Pemkab Kudus, Pemkab Luwu, Pemkab Pasuruan, Pemkab Pringsewu, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Mojokerto, Pemkot Padang Panjang, Pemkot Parepare, Pemkot Samarinda, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemprov Lampung.

Dari unsur kampus, yakni Universitas Andalas. Dari unsur BUMN/D, yaitu PT PLN, PT Transportasi Jakarta, PT Bank Mandiri, dan Bank Kalsel.


KOMENTAR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *