by

KPK buka kemungkinan Sjamsul Nursalim dan istrinya diadili secara “in absentia”

Kabarnas.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN.

Setelah melakukan proses Penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur di Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka KPK membuka Penyidikan baru dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku Kepala BPPN. Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka.

SJN dan ITN diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp.4,8 triliun. Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, SJN dan ITN disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga membuka kemungkinan SJN dan ITN diadili secara “in absentia” atau upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.

“Kami berniat kasus ini disidangkan secara ‘in absentia’, saya sekali lagi berpikir sebaiknya kepada yang bersangkutan bisa membela hak-haknya di pengadilan karena di pengadilan ‘in absentia’ agak susah bila menghadirkan keterangan yang sepihak,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (10/6).

Dalam proses penyelidikan sejak Agustus 2019, KPK  sudah tiga kali yaitu pada 8-9 Oktober 2018, 22 Oktober 2018, dan 28 Desember 2018 mengirimkan surat panggilan kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim baik ke alamat di Indonesia maupun Singapura namun keduanya tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

“Sekali lagi pengumuman hari ini juga merupakan panggilan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif. Kita memang sudah yakin seandainya yang bersangkutan tidak kooperatif akan disidangkan secara in absentia, tapi kerja sama-kerja sama internasional KPK mengupayakan semaksimal mungkin agar bisa disidangkan,” ujar Laode.

Sejumlah upaya juga sudah dilakukan KPK, misalnya kerja sama antara lembaga penegak hukum khususnya lembaga penegak hukum antikorupsi baik bilateral, regional maupun multilateral.

“Kita punya jaringan kedua yaitu Interpol dengan minta bantuan kepolisian dan ketiga pihak Imigrasi kita juga bisa melakukan hal yang sama. Selain itu, jalur-jalur diplomatik dengan menggunakan perwakilan RI di luar negeri atau lokasi yang dianggap tempatnya sekarang kami terus melakukan koordinasi,” ungkap Laode.

Sebelumnya terkait perkara ini mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang putusannya sudah di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dinyatakan bersalah divonis selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dalam amar putusan tingkat Banding ini, Majelis Hakim yang dipimpin oleh meningkatkan lama hukuman terhadap terdakwa dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyebutkan tindakan terdakwa selaku Kepala BPPN telah melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada Tahun 1998, dan kerugian keuangan negara yang diakibatkan sangat besar di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Sidang “in absentia” perkara korupsi diatur dalam pasal 38 ayat (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya; (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah atau diberitahukan kepada kuasanya; (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Sudah pernah ada juga kasus korupsi yang disidangkan secara “in absentia”, yaitu pada tahun 2010, dalam kasus Bank Century, dengan terdakwa Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi.

Saat itu majelis hakim yang diketuai Marsudin Nainggolan dalam persidangan menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang menimbulkan kerugian bagi negara sebesar Rp.3,1 triliun.

Selain menjatuhkan hukuman penjara, kedua terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp.3,1 triliun, plus denda Rp.15 miliar dengan subsider enam bulan kurungan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *