by

People Powers itu Inkonstitutional, jika Keberatan Silahkan Ke MK.

Pematangsiantar, Kabarnas – ” Gerakan People Powers itu Inkonstitutional. Kalau ada yang kalah ya harus terima. Kalau ada yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu maka mekanismenya dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan dengan cara turun ke jalan apalagi mengatasnamakan People Powers, ini inkonstitutional, ” hal tersebut disampaikan oleh H Ardiansyah Saragih SH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Masyarakat Islam Simalungun (Gemais) kepada www. Kabarnas.com, Senin (20/05/2019).

Dijelaskan kembali oleh H Ardiansyah Saragih, ketika ditanya tentang aspek Pemilu tahun 2019 isu gerakan People Powers tersebut, bahwa People Powers itu tidak perlu dilakukan, karena ini hanya masalah Pilpres yang sama kita tau bahwa Pilpres dan Pileg adalah pesta Demokrasi yang diadakan lima tahunan. Disana ada yang kalah dan ada yang menang dan sebagai penyelenggaranya adalah KPU.

” Ini adalah pesta Lima tahunan, sebagai proses Demokrasi di Indonesia. Tidak baik jika demokrasi ini menjadi kebablasan. Kita harus dewasa. Tidak puas dengan hasil Pemilu maka mekanismenya dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan dengan cara turun ke jalan,” ucap dirinya.

Bagi masyarakat Simalungun, sambungnya, saya kira sudah cukup dewasa. Saya yakin mereka tak akan ikut turun kejalan dan saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk sama sama mengamankan negeri ini. Kita jaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati. Kita harus junjung tinggi konstitusi kita. Negara ini negara hukum, siapa yang melanggar tentunya akan ditindak tegas.

” Kita harus junjung tinggi konstitusi kita. Negara ini negara hukum, siapa yang melanggar tentunya akan ditindak tegas. Alhamdulillah Pilpres kita ini pilpres yang cukup sukses aman dan lancar. Luar negri sudah mengakuinya, ” ucapnya.

Masih kata dirinya, warga Kabupaten Simalungun kita himbau untuk tidak turun kejalan mari kita aman kan negeri kita dari segala pengacau dan penganggu keamanan kita. Dan jangn mau terprovokasi dengan hasutan dan hoax.

Sementara itu, diwaktu yang berbeda, H. Abdul Halim Lubis, Ketua MUI Kab. Simalungun, menyikapi perkembangan riak politik di masa keagamaan saat ini menyampaikan, masyarakat sebaiknya saling menahan diri.

” Kita harus menahan diri. Karena ini suasana Ramadhan dan Ramadhan identik dengan pengendalian diri. Mengenai adanya perbedaan perbedaan pendapat, barangkali itu adalah hal yang wajar. Tetapi berbeda pendapat jangan untuk berkelahi,” ucapnya disaluran komunikasi.

Kemudian, kata dirinya, sebenarnya yang paling penting mengamankan ini yah, orang orang yang ada kaitan dengan Pemilu itu sendiri. Kita jangan menyalahkan masyarakat, masyarakat sekarang fisiologinya terganggu. Tentu pelayanan pelayanan masyarakat jangan terganggu. Semua bertanggung jawab untuk itu.

“Bangsa ini sama sama kita punya. Pemilu inikan pesta demokrasi maunya sehabis pemilu kita bergembira. Orang orang yang beriktiar juga harus memberikan rasa amanlah jangan saling memprovokasi,” tutup kalimatnya.(HD)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *