by

KPK geledah tiga lokasi terkait penyidikan kasus suap Kab. Arfak, Papua Barat.

Kabarnas, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/2).

Penggeledahan itu dilakukan di rumah rekanan pengusaha di Jakarta dan Manokwari serta rumah mantan pejabat Dinas Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak di Makassar. Dari penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen-dokumen terkait perkara tersebut,” ujar Saut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Sukiman (SKM) dan Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak,Natan Pasomba (NPA) menjadi tersangka.

Dari penyelidikan yang dilakukan sejak Oktober 2018 itu, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan penanganan perkara ke tingkat penyidikan sehingga menetapkan dua tersangka.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengajukan dana alokasi khusus pada APBN Perubahan Tahun 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Saat proses pengajuan, NPA bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Kemudian pegawai Kementerian Keuangan tersebut meminta bantuan kepada anggota DPR RI Sukiman. Diduga terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait alokasi anggaran dana alokasi khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018, ujar Saut.

Natan Pasomba diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.APBN-P pada tahun 2017 dan APBN pada tahun 2018

NPA diduga memberi uang Rp.4,41 miliar, dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp.3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS,” kata Saut.

Jumlah itu merupakan “commitment fee” sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

“Dari sejumlah uang tersebut, SKM diduga menerima sejumlah Rp.2,65 miliar dan 22.000 dollar Amerika Serikat,” kata Saut.

Sukiman diduga menerima uang tersebut antara bulan Juli 2017 sampai April 2018 melalui beberapa perantara.

“Tersangka SKM diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak,” kata Saut.

Atas perbuatannya, Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka Natan Pasomba selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak diduga memberi sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018  Kabupaten Pegunungan Arfak.

Atas perbuatannya, Natan Pasomba disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari pengaturan tersebut, lanjut dia, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp.49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp.79,9 miliar.

Perkara itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada tanggal 4 Mei 2018 lalu      di area parkir Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat itu, KPK mengamankan uang sebesar Rp.400 juta, bukti transfer Rp.100 juta dan 1,9 kg emas serta empat orang tersangka.

Pertama, anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono dari Fraksi Demokrat yang telah divonis 8 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kedua, Eka Kamaluddin dari unsur swasta divonis 8 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ketiga, Kepala Seksi Pengembangan dan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo divonis 6,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dan keempat, Ahmad Ghiast yang merupakan swasta/kontraktor divonis 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *