by

KPK tetapkan Sukiman, anggota DPR RI dari Fraksi PAN dan PLT Kadis PU Arfak tersangka

Kabarnas, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, salah satu di antaranya adalah anggota DPR RI Sukiman.

Selain anggota DPR RI periode 2014 – 2019 dari Fraksi PAN Sukiman (SKM), KPK juga menetapkan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPA) sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (7/2), mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penyelidikan baru yang merupakan pengembangan dan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan pada tahun anggaran 2018.

Dari penyelidikan yang dilakukan sejak Oktober 2018, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan penanganan perkara ke tingkat penyidikan sehingga menetapkan kedua tersangka tersebut.

Penetapan kedua tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2017 dan APBN tahun 2018.

“Tersangka SKM diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak,” ucap Saut.

Tersangka Natan Pasomba selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak diduga memberi sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Saut menuturkan bahwa Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana alokasi khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Saat proses pengajuan, NPA bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Kemudian pegawai Kementerian Keuangan tersebut meminta bantuan kepada anggota DPR RI Sukiman.

Diduga,  terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran dana alokasi khusus/dana alokasi umum/dana insentif daerah dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P pada tahun 2017 dan APBN pada tahun 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, tuturnya.

Natan Pasomba diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

“NPA diduga mngumpulkan uang Rp.4,41 miliar, dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp.3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS,” kata Saut.

Jumlah itu merupakan “commitment fee” sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari sejumlah uang tersebut,  Sukiman diduga menerima sejumlah Rp.2,65 miliar dan 22.000 dolar AS.

“SKM diduga menerima suap ini mulai Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara,” kata Saut.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp.49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp.79,9 miliar.

Atas perbuatannya, Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas perbuatannya, Natan Pasomba disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada tanggal 4 Mei 2018 lalu      di area parkir Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat itu, KPK mengamankan uang sebesar Rp.400 juta, bukti transfer Rp.100 juta dan 1,9 kg emas serta empat orang tersangka.

Pertama, anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono dari Fraksi Demokrat yang telah divonis 8 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kedua, Eka Kamaluddin dari unsur swasta divonis 8 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ketiga, Kepala Seksi Pengembangan dan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo divonis 6,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dan keempat, Ahmad Ghiast yang merupakan swasta/kontraktor divonis 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta.

 


KOMENTAR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *