by

Presiden Jokowi janjikan tunjangan kinerja yang maksimal bagi para pegawai ATR/BPN

Kabarnas, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan tunjangan kinerja yang maksimal bagi para pegawai kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kerja kerasnya.

Saya nggak tahu diajukan ke saya berapa, tapi akan saya berikan yang paling maksimal  sebagai ucapan terima kasih yang akan kita berikan kepada seluruh jajaran kantor-lantor wilayah, kantor-kantor BPN di seluruh tanah air, kata Presiden Jokowi saat mengawali sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2) siang.

“Saya mau jawab mengenai tunjangan kinerja, belum sampai di meja saya, tapi perlu saya sampaikan bahwa untuk BPN akan kita berikan kinerja paling maksimal,” tegas Presiden.

“Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran BPN pusat sampai daerah yang telah bekerja siang malam, sehingga  target-target selalu kita lampaui.  dulu-dulu akta tanah hanya terbit 500 ribu, kemudian 5 juta (akta), loncatannya 10 kali lipat, sangat tinggi sekali kemudian loncat lagi menjadi 7 juta (akta), kemudian jadi 9 juta (akta), loncatan-loncatan seperti itu yang harus kita berikan apresiasi dan penghargaan. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras Pak Menteri dan jajarannya, sehingga target kita tercapai dan terlampaui,” ungkap Presiden.

“Kalau saya telepon Pak Menteri selalu bilangnya Siap, Pak. Siap, Pak. Saya turun ke bawah ya bener, siap bener. Artinya, memang, memang benar-benar bahwa di daerah itu sudah siap untuk pembagian sertipikat, meskipun waktu yang kita berikan hanya sangat singkat,” ungkap Presiden Jokowi seraya menambahkan, artinya kalau kita mau, kita bisa, dan ini sudah kejadian di kantor-kantor BPN.

Menurut Presiden, akta tanah yang ia berikan tidak banyak, hanya 160 ribu akta dari 9,3 juta akta yang terbit pada 2018.

Masyarakat sekarang ini mendapatkan sertifikat tanah dengan cara mudah, tanpa calo, biaya yang jelas, dan diharapkan selesai dengan cepat. Tidak harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, rakyat menghargai kerja kantor-kantor BPN, coba bayangkan kalau kita tidak kerja dengan target, kapan sertifkat rampung?” ucap Presiden.

Jokowi juga mengingatkan, bahwa dirinya sudah meminta 3 (tiga) tahun yang lalu agar pelayanan di bidang pertanahan segera ditransformasikan ke dalam sistem pelayanan yang berbasis digital.

“Layanan pertanahan harus bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja, sehingga kantor-kantor Pertanahan harusnya tidak lagi padat orang ngantri, penuh orang ngantri,” tegas Presiden Jokowi.

Kemudahan pelayanan ini,  juga diharapkan mampu nanti meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yaitu Ease of Doing Business, menjadi peringkat yang lebih baik karena urusan sertipikat itu juga menjadi salah satu penilaian.

Lebih tegas lagi, Presiden Jokowi bahkan meminta agar di tahun ini bisa dimulai sistem pelayanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR/BPN.

“Saya minta agar Kementerian ATR/ BPN mulai mentransformasikan seluruh bisnis proses secara digital. Semua berkas, semua dokumen harus ditransformasikan dalam format digital,” pinta Presiden.

Membangun sistem, membangun platform seperti ini, juga bukan hal yang mahal, dan bukan sesuatu yang sulit. Sehingga seluruh proses pelayanan dapat dilakukan secara elektronik, secara online, dan real time, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat maupun yang berkaitan dengan investasi, ujarnya

Terkait hal itu, Presiden Jokowi meminta agar sistem manajemen SDM di Kementerian ATR/BPN perlu dibangun, ditingkatkan mulai tahap rekruitmen, tahap upgrading pola karir,  sistem penilaian yang berbasis kinerja, berbasis kompetensi, serta pemberian reward and punishment.

Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2025, sebanyak 126 juta bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat. Target pada 2018 adalah 9 juta sertifikat, target pada 2017 sebanyak 7 juta sertifikat dan pada 2016 sebanyak 5 juta sertifikat seluruhnya terpenuhi.

Sebelumnya dalam laporannya Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyampaikan mengenai upaya permohonan usulan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai pada Kementerian ATR/BPN.

“Tunjangan kinerja pegawai yang saat ini diterima sebesar 60%. Insya Allah, jika Bapak Presiden berkenan, Kami mengusulkan kenaikan menjadi 70% hingga 80%,” ucap Sofyan.

Rakernas tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan sekitar 800 orang pegawai eselon 1 dan 2 Kementerian ATR/BPN.

Tampak hadir mendampingi Presiden Jokowi Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Sekreatris Kabinet Pramono Anung.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *