by

KPK Apresiasi tindakan cepat Polri menelusuri pengeroyokan petugasnya

Kabarnas, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa Polri telah melakukan penyelidikan terkait perkara pengeroyokan petugas KPK yang sedang bertugas di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Sabtu (2/2) malam.

“KPK telah diberikan informasi bahwa Polri telah melakukan penyelidikan sejak 4 Februari 2019, yaitu penyelidikan terhadap perkara pengeroyokan terhadap petugas yang sedang bertugas sebagaimana diatur pada Pasal 170 dan/atau Pasal 211 dan/atau Pasal 212 KUHP,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (5/2).

Febri menyatakan lembaganya mengapresiasi tindakan cepat dari Polri untuk menelusuri peristiwa tersebut. “Tindakan cepat ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa alat negara tidak boleh kalah terhadap upaya teror atau serangan yang dilakukan pada petugas yang menjalankan tugas amanat undang-undang untuk menegakkan hukum,” kata Febri.”

Hasil visum yang telah dilakukan, menjadi bagian dari pembuktian adanya penganiayaan terhadap pegawai KPK,” ujar Febri.

Selain itu, rekam medis termasuk operasi juga dapat menjadi fakta yang menguatkan ada akibat yang diderita pada tubuh yang bersangkutan dari kejadian tersebut. “Bukti-bukti seperti ini kami yakini akan berbicara dengan sendirinya tentang kondisi yang bersangkutan.

Tentang siapa yang melakukan penganiayaan, kita mempercayakan hal tersebut pada tim Polri yang sudah mulai bekerja,” ujarnya.

Febri juga mengatakan bahwa pimpinan KPK pada Senin (4/2) telah menjenguk petugas KPK bernama Gilang yang menjadi korban pemukulan saat menjalankan tugas. Ia menyatakan yang bersangkutan membutuhkan perawatan setelah tindakan operasi dilakukan untuk bagian hidung dan terdapat jahitan di sekitar mata kiri korban.

“Saya juga sudah melihat langsung kondisi yang bersangkutan malam kemarin dan juga bertemu dengan ayah dan ibu yang menjaga di rumah sakit tersebut. Dari informasi terakhir yang diterima keluarga pasien dari pihak rumah sakit, yang bersangkutan membutuhkan istirahat di rumah sakit sekitar 4-5 hari,” tuturnya.

KPK pun memastikan setiap risiko yang diterima pegawai dalam menjalankan tugasnya merupakan tanggung jawab KPK secara kelembagaan baik medis, keamanan ataupun pendampingan hukum.

Sebelumnya, pihak Pemprov Papua melalui pernyataan resminya membantah adanya penganiayaan terhadap petugas KPK tersebut.  Untuk diketahui di hotel tersebut sedang berlangsung rapat pembahasan hasil ulasan Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua.

Terkait adanya pertanyaan tentang bagaimana respons KPK terhadap pelaporan pidana pencemaran nama baik dengan korban Pemprov Papua yang disampaikan juga pada Polri, KPK pun percaya Polri akan profesional menangani hal tersebut. “Siapapun dapat melaporkan apa yang ia anggap benar, namun secara hukum tentu akan mudah dipilah, mana yang benar dan tidak benar atau mengada-ngada,” ucap Febri.

“Menjadi pertanyaan hukum juga, apakah institusi negara atau daerah dapat menjadi korban dalam artian penerapan pasal pencemaran nama baik seperti yang diatur di UU ITE atau KUHP?  Bukankah aturan tersebut merupakan delik aduan? Dan banyak pertanyaan hukum lain yang merupakan kejanggalan yang akan kami bahas lebih lanjut,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa telah menugaskan secara resmi dua penyelidik setelah lembaganya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui sebelumnya dua orang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami penganyiayaan saat bertugas di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/2) menjelang tengah malam.

Mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya indikasi korupsi,  saat itu KPK menugaskan penyelidiknya untuk melakukan pengecekan di lapangan. Kedua pegawai KPK yang bertugas tersebut mendapat tindakan yang tidak pantas dan dianiaya hingga menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh. Meskipun telah diperlihatkan identitas KPK, namun pemukulan tetap dilakukan terhadap pegawai KPK.

Sementara Ketua DPRD Papua, Yunus Yonda mengakui pegawai pemerintah daerah (Pemda) Papua malah “menangkap basah” petugas KPK karena membututi Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang melakukan rapat bersama Ketua DPRD Papua, anggota DPRD Papua Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di hotel Borobudur pada Sabtu (2/2) membahas hasil ulasan Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019.

Petugas KPK bernama Muhammad Gilang W tersebut diketahui oleh Sekda Papua Hery Dosinaen yang melihatnya mengambil gambar Lukas Enembe dan melihat ada percakapan “whatsapp” di telepon salulernya terkait kegiatan Lukas Enembe mengikuti rapat evaluasi bersama tim badan anggaran eksekutif, legislatif dan Kementerian Dalam Negeri itu. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap APBD Papua, ujarnya.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *