by

Inilah Permendagri No. 112 Tahun 2018 tentang pembentukan UKPBJ di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kabarnas, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 12 November 2018 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Permendagri tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memerintahkan untuk dibentuknya UKPBJ Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut No. 112 Tahun 2018 pasal 2 menyebutkan
(1) Gubernur membentuk UKPBJ Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(2) Bupati/Wali Kota membentuk UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/peraturan wali kota.
(3) Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk 1 (satu) UKPBJ Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

UKPBJ Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dibagi menjadi Kelas A dan  Kelas B.

Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan jumlah Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.

Unduh disini : Permendagri No.112 TH 2018

Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan.

Untuk pembinaan dan pengawasan diatur pada pasal  20
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembinaan secara umum terkait kelembagaan UKPBJ                   pemerintah daerah provinsi.
(2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah provinsi.
(3) Kepala lembaga yang menangani urusan Pengadaan Barang/Jasa melakukan pembinaan secara teknis terkait
Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ.
(4) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah kabupaten/kota.n.

Pembiayaan penyelenggaraan UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23 Permen tersebutmemerintahkan agar Pengaturan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi UKPBJ, dilakukan paling lama akhir bulan Desember Tahun 2018.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada tanggal 19 November 2018 lalu. dengan terbitnya Permen No. 112 Tahun 2018 maka Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *