by

Presiden Jokowi himbau Bappeda dan BNPB sosialisasikan daerah rawan bencana

Kabarnas, Surabaya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, karena negara kita berada dalam garis-garis cincin api sehingga setiap pembangunan dan rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan resiko bencana.  Rencana pembangunan di daerah-daerah juga harus mensosialisasikan wilayah rawan bencana, sehingga masyarakat tidak mendirikan bangunan di lokasi tersebut.

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) harus mengerti di mana daerah merah, hijau, dilarang dan diperbolehkan. Rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang sudah diberi tanda merah,” ujar Presiden Jokowi kepada wartawan setelah pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD Seluruh Indonesia 2019, di JX International Exhibition, Surabaya, Jatim, Sabtu (2/2) pagi.

“Lokasi yang terkena bencana juga berulang di tempat yang pernah terkena sebelumnya, tempatnya di situ-situ saja. Di NTB tahun 1978 ada, di Palu tahun 1978/1979 juga ada. Ada siklusnya,” sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat yang memang sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan mendirikan bangunan,” kata Presiden.

Presiden Jokowi mendorong para Gubernur, Bupati/Walikota agar melibatkan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, melihat, dan menganalisa  titik-titik mana yang rawan bencana yang kita miliki.

“Kalau pakar sudah berbicara ya disosialisasikan ke masyarakat, bisa lewat pemuka agama, bisa lewat pemda. Ini penting sekali,” tegas Presiden Jokowi.

“Jangan kalau sudah ada bencana baru kita bekerja, bukan itu. Mestinya kita harus mengerti, pakar-pakar di sini ada, meski tidak banyak, tapi ada, sehingga kita tahu misalnya ada megathrust (gempa akibat tumbukan lempengan), pergeseran lempengan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, perencanaan pembangunan di daerah oleh gubernur, bupati maupun Bappeda  untuk memasukkan unsur bencana, karena  Indonesia hidup di dalam garis-garis cincin api.

“Ketiga, apabila ada kejadian bencana maka otomatis kita harus tahu semua, gubernur jadi komandan satgas (satuan tugas) daruratnya dan juga pangdam dan kapolda menjadi wakil komandan satgas untuk membantu gubernur, jangan sedikit-sedikit naik ke pusat, sedikit-sedikit naik ke pusat, ini harus kita tahu semua,” ujar Presiden.

Berdasarkan data BNPB, sepanjang tahun 2018 tercatat 2.572 kejadian bencana. Bulan Januari dan Februari adalah puncak bencana banjir, longsor, dan puting beliung. Selama bulan Januari 2019, telah terjadi kejadian bencana 366 yang menyebabkan 94 orang meninggal dan hilang, 149 orang luka-luka, 88.613 orang mengungsi dan terdampak, 4.013 unit rumah rusak meliputi 785 rusak berat, 570 rusak sedang, 2.658 rusak ringan, dan 146 fasilitas umum rusak.

Lebih dari 98 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi selama Januari 2019. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan bencana yang banyak menimbulkan korban meninggal dan hilang.

Dalam periode yang sama, yaitu 1 Januari hingga 31 Januari, jumlah kejadian bencana tahun 2019 lebih banyak dari tahun 2018.

Perbandingan bencana antara tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana naik 57,1 persen, korban meninggal dunia dan hilang naik 308,7 persen, korban luka-luka naik 186,5 persen, korban mengungsi dan terdampak turun turun 49,8 persen, dan jumlah rumah rusak turun 59,7 persen.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu, yang berbasiskan rekomendasi dari pakar, hasil kajian, hasil penelitian akademisi dan pakar harus dipakai.

“Daerah harus sudah mulai bangun itu. Nasional juga akan kerjakan itu,”  Kepala BNPB agar mengoordinasikan semua Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar sistem ini segera terwujud dan dipelihara.

“ Saya lihat video di Jepang, masyarakat lagi makan, ada gempa, ya tetap makan. Tapi begitu sirine nguing-nguing, baru lari tapi rutenya jelas ke arah mana. Hal-hal seperti ini yg harus mulai kita kerjakan,” tutur Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi memita agar edukasi kebencanaan harus segera dimulai. Baik di masyarakat, sekolah, terutama di daerah rawan bencana. Sehingga papan peringatan diperlukan. “Rute evakuasi harus ada. Harus jelas rute evakuasi kemana,” ujarnya.

Presiden juga meminta dilakukannya simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah RT, RW. Sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana, ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut, selain dihadiri  oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan 4.000 peserta dari seluruh Indonesia maupun perwakilan negara sahabat, tampak hadir Sekretaris Kabiet (Seskab) Pramono Anung.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *