by

Satu calon Anggota DPD dan dua Caleg DPRD di Sumatera Utara mantan terpidana Korupsi

Kabarnas, Jakarta – Berdasarkan hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  tentang nama-nama calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, dari 49 orang caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi dua diantaranya berada di Sumatera Utara. Dari 9 nama Calon anggota DPD satu diantaranya dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Rabu (30/1) malam.

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, dari 49 nama ersebut, terdapat 16 nama merupakan calon anggota DPRD provinsi, 24 nama calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan sembilan calon anggota DPD RI, sedangkan untuk caleg DPR RI tidak ada.

Dari  40  Caleg tersebut delapan orang dari Partai Golkar, enam orang dari Partai Gerindra, lima orang dari Partai Hanura, empat orang dari Partai Berkarya, Demokrat, dan PAN,  dua orang dari partai Garuda, PKPI, dan Perindo, satu orang dari Partai PDI Perjuangan, PKS, dan PBB.

Khusus untuk  Calon Anggota DPD yang menjadi mantan Koruptor dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara tercatat atas nama   Abdillah nomor urut 39.

Sedangkan dari 24 calon anggota DPRD kabupaten/kota yang menjadi mantan narapidana korupsi, dua diantaranya berada di Kabupaten Nias Selatan,  Sumatera Utara, yang diusung  Garuda. 

Keduanya adalah  Yulius Dakhi, calon anggota DPRD nomor urut 1,  dan  Ariston Moho, nomor urut 3, keduanya merupakan  calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Nias Selatan 1.

Dari 16 Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2019, ada empat partai yang bersih calegnya bersih dari mantan terpidana korupsi diantaranya Partai NasDem, , PPP, PKB dan PSI.

Menurut KPU, pengumuman tersebut  mengacu pada ketentuan dalam Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan calon legislatif dengan status mantan narapidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik, di mana masyarakat berhak mengetahui latar belakang para calon anggota legislatif

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *