by

Usia Pensiun Prajurit TNI Tamtama dan Bintara akan jadi 58 Tahun

Kabarnas, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, revisi terhadap Undang-Undang (UU) mengenai hal ini akan dilakukan tahun 2019 ini.

“Kita akan merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, khususnya pasal 47 dan pasal 53, ujar Panglima TNI kepada wartawan usai mengikuti pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1) siang.

Hal tersebut untuk menindaklanjuti arahan bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan peningkatan batas usia pensiun Tamtama dan Bintara TNI dari usia 53 tahun menjadi 58 tahun, ujar Panglima TNI.

Polri sudah pensiun pada usia 58, TNI masih 53, sedangkan harapan hidup orang indonesia saat ini sudah lebih dari 70 tahun.

Revisi undang-undang yang akan diajukan itu, adalah pasal 47 soal peluang jabatan di kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh TNI dan pasal 53 tentang usia pensiun prajurit.

Uusia di 58 adalah usia yang  masih sangat produktif lah, ” tegas Panglima TNI.

Prajurit di usia tersebut akan menambah pengalaman bertugas. Contohnya : seperti di angkatan laut, semakin dewasa, semakin paham tentang problem masalah mesin kapal, bagaimana sistem navigasi, bagaimana sistem radar kapal termasuk angkatan udara bagaimana sistem enjin dan sebagainya, semakin matang mereka.

Kemudian kalau dari pasukan-pasukan TNI AD, nanti bisa juga dimasukkan di teritorial, contohnya di pesisir, menjadi bintara pembina pesisir, babinsa, dan lain sebagainya. “Ini yang kita harapkan,” ujar Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya, Jokowi saat  membuka Rapat Pimpinan TNI (Tentara Nasional) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1) siang mengatakan akan ada restrukturisasi di tubuh TNI. Ada 60 jabatan untuk pati baru, dan  usia pensiun untuk tamtara dan bintara dari 53 ke 58 .

Mengenai alasan perubahan usia pensiun untuk tamtara dan bintara dari 53 ke 58 itu, Presiden Jokowi mengatakan, kalau umur 53 itu masih seger-segernya, masih produktif-produktifnya, jadi sama dengan batas usia pensiun Polri.

Untuk itu Presiden telah memerintahkan  Menteri Hukum dan HAM, dan juga Panglima TNI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Rapim tersebut diikuti oleh  368 perwira tinggi yang terdiri dari 198 perwira tinggi (Pati) TNI, dan 170 Pati Polri itu dihadiri oleh sejumlah mantan Panglima TNI, yaitu  dan Jend. TNI (Pur) Try Sutrisno (juga Wakil Presiden ke-6 RI),  Jend. TNI (Pur) Moeldoko, dan Jend. TNI (Pur) Gatot Nurmantyo. Sedangkan mantan Kepala Polri (Kapolri) yang hadir terlihat Jend. Pol (Pur) Dai Bahtiar dan Jend. Pol (Pur) Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Tampak hadir beberapa Menteri diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan (Menhan) Rimayard Ryacudu, dan Menperin Airlangga Hartarto

Comment

News Feed