by

Menko Polhukam minta seluruh Provinsi dan kabupaten/Kota laksanakan Inpres 1 Tahun 2019

Kabarnas, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait agar melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan sebaik-baiknya.

K/L terkait perlu menyiapkan personel terbaik sebagai pelaksana fungsi CIQSN (Custom, Immigration, Quarantine, and Security) di PLBN,”kata Wiranto saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Pelaksanaan pembangunan PBLN harus lebih digalakkan dan dioptimalkan sesuai Renaksi (Rencana aksi) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 di bawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pinta Wiranto.

Penugasan TNI dan Polri pada pos-pos pengamanan perbatasan negara lebih dioptimalkan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan agar meningkatkan koordinasi dan sinergitas secara efektif, serta peningkatakan koordinasi antar instansi anggota Kominda secara terpadu dalam rangka deteksi dan cegah dini terhadap potensi ancaman.

“Dalam upaya menegakkan kedaulatan NKRI agar terus dilanjutkan pemeliharaan patok/pilar batas negara melalui kegiatan IRM (investigation, refixation, maintenance) dan Pra-IRM. Kemudian, dalam rangka mendukung upaya penegasan batas negara, perlu pengelolaan dokumen dan informasi terkait penegasan batas negara secara terpadu,” ujar Menko Polhukam.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo selaku Kepala BNPP  menyatakan, bahwa pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Rapat Koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS) antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta stakeholder lainnya,” jelas Tjahjo.

Senada dengan Menko Polhukam, Cahyo meminta para gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi tempat pembangunan PLBN untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan.

Kepada Gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di Tahun 2019, Mendagri meminta, agar memberikan dukungan, berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepat proses perizinan, serta fasilitai pembangunannya.

Adapun 11 PLBN yang akan dibangun itu antara lain : PLBN Serasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;  PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;  PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;  PLBN Long Nawang Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;  PLBN Long Midang/Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;  PLBN Labang Kabupaten Nunukan, Provinsi Klimantan Utara; PLBN Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Oepoli Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; PLBN Napan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; PLBN Yetetkun Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua; dan PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Inpres No. 1/2019 ditujukan kepada: 1. Menko Polhukam; 2. Mendagri; 3. Menteri Pertahanan; 4. Menteri Hukum dan HAM; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Perdagangan; 8. Menteri ESDM; 9. Menteri PUPR; 10. Menteri Perhubungan; 11. Menkominfo; 12. Menteri Pertanian; 13. Menteri LHK; 14. Menteri Kelautan dan Perikanan; 15. Menteri Desa PDTT; 16. Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain itu 17. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 18. Panglima TNI; 19. Kapolri; 20. Kepala BNPP; 21. Gubernur Riau; 22. Gubernur Kalbar; 23. Gubernur Kaltara; 24. Gubernur NTT; 25. Gubernur Papua; 26. Bupati Natuna; 27. Bupati Bengkayang; 28. Bupati Sintang; 29. Bupati Nunukan; 30. Bupati Malinau; 31. Bupati Kupang; 32. Bupati Timor Tengah Utara; 33. Bupati Merauke; dan 34. Bupati Boven Digul.

Adapun  11 PLBN tersebut akan dibangun di 5 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *